Mencerdaskan pemilih pemula

Beri aku sepuluh pemuda yang revolusioner, aku sanggup menggemparkan dunia,”
(Soekarno)

Sampai saat ini pun letupan semangat dari Bung Karno tersebut terbukti benar dan tetap relevan. Tidak dapat dipungkiri pemuda memiliki peranan yang tidak dapat dilupakan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sejumlah fakta sejarah menggambarkan peran dan kekuatan pemuda dalam mendorong terjadinya gelombang perubahan. Mulai dari Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi 1945, hingga reformasi 1998.
Pemuda memiliki energi potensial untuk melakukan perubahan sejarah. Dalam kondisi kekinian peran dan eksistensi kaum muda dihadapkan pada situasi yang tidak mudah. Pada satu sisi, kaum muda harus menyiapkan diri untuk bersaing dalam iklim kompetisi global, sementara pada sisi yang lain gelombang demokrasi juga menuntut kaum muda untuk aktif jika menginginkan eksistensinya diakui serta mampu membawa perubahan. Termasuk di dalamnya gelombang demokrasi yang berujung pada munculnya kompetisi politik di ranah nasional bernama Pemilu 2009.
Memberikan suara dalam Pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat untuk menentukan kebijakan pemerintahan (Budiardjo, 1998). Karena pada saat itulah, rakyat menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik terlebih Pemilu 2009 karena partisipasi rakyat menentukan arah kebijakan bangsa ini lima tahun ke depan.
Azwar (2008) membagi pemilih di Indonesia menjadi tiga kategori. Pertama, pemilih yang rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih.
Kaum muda (pemilih pemula) menurut UU Pemilu adalah mereka yang telah berusia 17-21 tahun, yang telah memiliki hak suara dalam Pemilu (dan Pilkada). Pemilih pemula terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi segmen yang memang unik, sering kali memunculkan kejutan dan tentu menjanjikan secara kuantitas. Disebut unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme tinggi, relatif lebih rasional, haus akan perubahan dan tipis akan kadar polusi pragmatisme.
Dari kecenderungan memilih tersebut, tidaklah mengherankan jika potensi munculnya golongan putih (Golput) dari pemilih pemula sangat tinggi.
Meskipun tidak keluar sebagai partai pemenang, PKS dengan perolehan 45 kursi dan Partai Demokrat 57 kursi di DPR sebagai pendatang baru (new comer) dalam Pemilu 2004 lalu juga dapat dijadikan cerminan akan suara pemilih pemula yang secara mengejutkan mampu mendudukkan kedua partai tersebut dalam jajaran tujuh partai besar. Mayoritas pemilih PKS dan Partai Demokrat yang didominasi oleh pemilih pemula serta unggul di wilayah perkotaan. Untuk PKS, militansi kader muda dari kalangan mahasiswa adalah kunci keberhasilan tersendiri yang belum dimiliki partai politik lainnya.
Menilik dari sisi kuantitas, suara pemilih pemula tentu cukup menjanjikan. Dalam Pemilu 2009 nanti diperkirakan jumlahnya mencapai 30 persen-40 persen total jumlah pemilih. Hal ini tentu menjadi incaran partai politik. Oleh karena itu, pemilih pemula terutama kalangan pelajar dan remaja, perlu diberikan pendidikan politik menjelang Pemilu. Ini diperlukan agar mereka tak menjadi obyek pembodohan.
Pencerdasan pemilih pemula
Pemilih pemula dalam ritual demokrasi (Pemilu legislatif, Pilpres dan Pilkada) selama ini agaknya sengaja dijadikan obyek politik sebagai bagian dari massa untuk kepentingan elite sesaat. Selepas momen politik berlangsung, praktis pemilih pemula ditinggal begitu saja bak pepatah ”habis manis sepah dibuang”.
Hal itu tampak jelas dari momentum kampanye selama ini yang justru menampakkan pembodohan pemilih. Sekadar melibatkan pemilih pemula untuk meramaikan kampanye melalui karnaval kendaraan bermotor, joget bersama artis, bagi-bagi kaus, tanpa dibarengi dengan proses-proses pencerdasan melalui dialog, pemahaman visi-misi kandidat misalnya. Ruang dialog yang mampu membentuk dan mengasah rasionalitas pemilih pemula belum mampu terbangun. Kalaupun ada proses tersebut, selama ini tidak lebih dari upaya pemilih pemula sendiri yang berasal dari komunitas kampus.
Hal yang kiranya belum terjadi pada pemilih pemula dari pelajar (SMA), maupun dari pemilih pemula di luar pelajar dan mahasiswa yakni mereka dengan usia 17-21 tahun yang sudah tidak lagi mengenyang bangku pendidikan. Mereka semakin menjadi sapi perahan elite politik tanpa adanya upaya proses pencerdasan yang semestinya sedini mungkin didapat.
Akibat yang kemudian muncul adalah tidak adanya perbedaan distingtif antara pemilih pemula dengan pemilih uzur, yang mana konsideran dalam mengambil keputusan politik sekadar berdasarkan popularitas figur, nderek tiyang sepuh atau lebih sial lagi menjadi bagian dari pemilih pragmatis ekonomis yang mendasarkan pada nilai uang yang akan diterima. Dalam seremoni demokrasi selama ini, sikap kritis yang semestinya muncul dari pemilih pemula menjadi kurang tampak. Eksploitasi terhadap pemilih pemula oleh elite kian tak terhindarkan jika melihat munculnya organisasi sayap partai yang didesain guna menggalang basis kekuatan pada pemilih pemula. Dalam strategi politik memang halal hukumnya, bahkan satu keharusan (wajib) ketika partai mencoba membidik segmen pemilih pemula melalui organisasi sayap khusus untuk kaum muda.
Namun demikian, hakikat ideal dari sayap partai sejatinya berfungsi sebagai instrumen sosialisasi politik termasuk di dalamnya adalah pendidikan politik kepada masyarakat terlebih pemilih pemula (Suryadi, 2006: 59). Pemilih pemula tergolong massa mengambang (floating mass) yang sangat rawan untuk digarap dan didekati dengan pendekatan materi.
Kini, sudah saatnya partai politik secara dini melakukan pendidikan politik untuk mempertajam daya kritis pemilih pemula sehingga mereka memiliki kesadaran dan partisipasi politik secara proporsional. Dengan demikian, optimisme bangsa untuk menghindarkan pemilih menjatuhkan pilihannya karena pertimbangan uang atau materi, bisa terlaksana.
Di sinilah pentingnya pendidikan politik melalui program-program yang berakar dari kebutuhan dasar pemilih pemula berupa pembentukan pola pikir politik dengan basis rasionalitas untuk mempertimbangkan segala keputusan politik atas dasar kemampuan, visi-misi dan track record dari partai-partai dan para kandidat presiden sehingga ke depan pemilih pemula dapat memberikan pilihan cerdas dalam pilihan politik. - Oleh : Eka Nada Shofa Alkhajar Ketua Umum HMI Cabang Solo, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi UNS